Mengintip Kinerja Dinas kimpraswil Propinsi jambi

Jambi, Genta News
Pergantian Pejabat dilingkungan Pemprov jambi pada jenjang eselon 2.3 dan 4 meninggalkan tanda tanya besar, mengingat Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi dibawah kepemimpinan Ir.Nino Guritno merupakan salah satu dinas yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat sebagai Dinas yang banyak menelurkan masalah tidak selaras dengan hasil Evaluasi Gubernur, buktinya pada pergantian pejabat kali ini Dinas tersebut tidak tersentuh.

Seperti yang diungkapkan R. Aris M. Suprapto Sekjend Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional, harusnya Gubernur memiliki naluri yang tajam tentang sepak terjang Dinas Kimpraswil dalam mengelola uang rakyat, karena jika satu proyek bermasalah tentu yang dirugikan Masyarakt jambi sendiri. Dikatakannya dinas Kimpraswil Jambi memiliki peran yang cukup startegis dalam membangun sarana dan prasarana demi menumbuh kembangkan prekonomian daerah.

Dari pembangunan infrastruktur sarana Jalan raya sebagai motor penggerak roda prekonomian masyarakat begitu juga dengan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan daerah rawa pasang surut yang diharapkan sebagai ujung tombak masyarakat petani untuk mencapai tarap hidup sejahtera, kemudian penataan perkotaan menuju daerah yang modren, kondisi ini tentu saja membutuhkan anggaran yang cukup besar, sayangnya anggaran yang dikucurkan pada dinas tersebut sering kali tidak tepat sasaran alias menjadi rebutan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya catatan sejarah yang paling buruk pada instansi tersebut tertoreh pada kepemimpinan ir. Nino Guritno, hal itu cukup beralasan karena ada kesan pengelolaan anggaran yang dihimpun dari masyarakat berpindah tangan kepada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Dikatakannya untuk membuktikannya kita lihat saja hasil tender yang telah dilaksanakan pada instansi tersebut, dimana sering kali yang keluar sebagai pemenang adalah rekanan yang melakukan penawaran mendekati harga pagu anggaran, dan hampir dipastikan pemenangnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan pula.

Kondisi tersebut tentu saja meninggalkan tanda tanya, kenapa tindakan yang jelas-jelas telah merugikan keuangan negara tersebut dapat terjadi, sementara waktu seruan pemerintah pusat agar aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa hampir setiap hari dikumandangkan.

“ Yang harus diingat bahwa dinas kimpraswil propinsi jambi merupakan instansi yang dipercaya untuk mengelola anggaran yang cukup besar pada setiap musim proyek, jika yang demikian terbiarkan terjadi, maka kerugian negara setiap tahunnya tentunya semakin besar pula “ ujarnya.

Ditambahkan berbicara masalah kerugian, rasanya tidak adil jika hal tersebut hanya dilemparkan pada negara, padahal yang dirugikan secara nyata adalah masyarakat jambi itu sendiri. Betapa tidak jika satu anggaran proyek dikucurkan negara kepada satu daerah, tentu saja demi memenuhi kebutuhan masyarakat, begitu juga dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah, keduanya bermuara pada keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Dengan demikian jika pelaksanaan satu proyek tidak terkontrol dengan baik dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku tentu saja akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya tentu lebih mengedepankan keuntungan, sementara aparatur pemerintah dituntut untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat, jika kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan untuk bekerja sama dalam bertindak yang tidak benar, kondisi ini tentu saja akan menghasilkan pekerjaan yang punya mutu rendah.

“ jika satu pekerjaan proyek diawali dengan ketidak jujuran maka hasilnya akan sangat mengecewakan “ paparnya.

Ketidak jujuran yang terjadi pada Dinas Kimpraswil propinsi Jambi hendaknya menjadi cambuk bagi Gubernur Jambi Drs.Zulkifli Nurdin jika ia benar mencintai masyarakat dan daerahnya. “karena sesuatu yang diawali oleh ketidak jujuran jelas akan merugikan daerah dan masyarakat jambi sendiri“ ujarnya mengakhiri. Sementara itu R. Aris M. Suprapto Putra Daerah Jambi yang kini menetap di Ibukota Jakarta dan menjadi Sekjend Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional ini, mengatakan Dinas kimpraswil Jambi sangat Identik dengan penggerogotan duit masyarakat jambi.

Menurutnya hal itu sangat beralasan dimana pelaksanaan paket proyek yang sering di temukan dilapangan bermasalah, sayangnya ketika masalah tersebut dilemparkan pada permasalahan Hukum sering kali berakhir dengan kata “ tidak cukup bukti “ ungkap Aris M. Suprapto.

Dilanjutkannya pada kepemimpinan Ir. Nino Guritno Dinas Kimpraswil terkesan makin semerawut, bayangkan saja pada awal kepemimpinannnya hampir dapat dipastikan keberadaannya pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dapat dihutung dengan jari.

“ Saya berani mengatakan pada awal diberi kepercayaan memimpin Kimpraswil Jambi Ir. Nino Guritno dalam satu bulan hanya masuk kantor dua hari, itupun hanya dua jam “ tandasnya.
Kenyataan itu benar adanya karena hampir setiap berkunjung kekantornya untuk konfirmasi permasalahan jawaban yang saya terima bapak sedang di Jakarta, dengan kondisi yang demikian wajar saja jika dikatakan pada kepemimpinan Ir. Nino Guritno Kimpraswil Jambi semakin tak terarah.

Belum lagi jika melihat proyek yang dikelola instansi tersebut pada tahun anggaran 2007 banyak paket proyek dikerjakan oleh orang yang sama, artinya ada ketidak wajaran yang terjadi pada instansi tersebut, dimana beberapa paket dikerjakan oleh orang yang selama ini dikenal dekat dengan Ir.Nino Guritno.

Ketidak wajaran itu bukan saja pada masalah pelaksanaan pekerjaan oleh orang sama namun pada pelaksanaannya dilapangan hanya terkesan “ yang penting ada bukti pekerjaan “ jelasnya.
Dilanjutkannya dari berbagai Informasi yang diperoleh dari beberapa rekanan tentang dugaan keterlibatannya pada beberapa paket proyek dengan modus operandi meminjam perusahaan rekanan yang berdomisili di Jambi, sementara yang mengerjakannya ,orang dekatnya yang bermukim diluar jambi, jika dugaan ini benar, hendaknya asosiasi-asosiasi yang ada di Propinsi Jambi ini berani melakukan perlawanan karena cara tersebut jelas akan merugikan masyarakat jambi sendiri.

“ dengan kata lain siapa lagi yang peduli terhadap kelanjutan pembangunan didaerah ini kalau bukan rekanan yang hidup dan berkembang didaerah Jambi, karena kebiasaan buruk yang dengan sengaja diciptakan tersebut akan berdampak pada lemahnya para pengusaha didaerah ini “ paparnya.

Sayangnya keiunginan untuk menempatkan yang akuntabel pada Dinas tersebut belum dilaksanakan secara tepat guna, karena terkesan Gubernur sendiri tetap mempertahankan sang kadis untuk memangku jabatannya walaupun pada dasarnya pertambahan masa dinasnya sebagai PNS telah berkahir. (Iriyanto)

Jalan lingkar Yang Selalu Bermasalah

Jambi-Genta News
... Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua, dan sebagai Jalan Nasional, Jalan Lingkar kota jambi seperti Lingkar Timur, Lingkar Selatan dan Lingkar Barat merupakan urat Nadi percepatan pembangunan di Kota Jambi pada khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya.

... Kerusakan Ruas Jalan Lingkar kota jambi seperti Lingkar Timur, Lingkar Selatan dan Lingkar Barat kondisinya diberbagai lokasi saat ini cukup parah sehingga membuat masyarakat pengguna merasa kecewa terhadap Kinerja Kimpraswil Jambi Khususnya Subdin Praswil dan Tata Ruang (Bina Marga). Kekecewaan masyarakat tersebut membuat Genta News mengkonpirmasikannya Kepada Ir. Erwin Pakpahan Saker terbaik Nasional diruang kerjanya beberapa hari lalu, menurutnya kerusakan Jalan yang terjadi pada ruas jalan Lingkar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Subdin Praswil dan Tata Ruang (Bina Marga).

... Dikatakannya ada beberapa factor yang mengakibatkan tingkat percepatan kerusakan yang cukup tinggi pertama jika kita melihat usia jalan yang awal pembangunannya dilaksanakan pada tahun 1992 dengan kelas III (Standard menengah bagi jalan dengan 2 jalur untuk melayani angkutan dalam distrik dengan kecepatan sedang untuk persimpangan tanpa lampu lalu-lintas)A MST 8 Ton dengan rencana kekuatannya untuk jangka waktu (umur) 5 Tahun hingga sekarang penangananannya hanya dilaksanakan berupa pemeliharaan dan pengembalian kondisi serta penambahan pada perkerasan hingga pemeliharaan rutin saluran sehingga jika dilihat dari sudut pandang usia ketahanan Jalan jelas sudah terlampaui sehingga dapat dipastikan kondisi lapis permukaan dan pondasi (Soil Cement Base) telah melampaui titik jenuh sehingga rentan terhadap kerusakan.

... Kondisi yang demikian diperparah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan minimnya saluran disamping jalan kemudian beberapa segmen badan jalan telah mengalami penurunan(badan jalan sudah lebih rendah dari bahu jalan) yang mengakibatkan badan jalan selalu tergenang air. Kenyataan tersebut sebenarnya masih dapat ditelorir jika yang melewati jalan tersebut adalah kendaraan yang bertonase 8 ton, tapi yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya dimana beban yang dipikul oleh jalan melebihi kemampuannya karena dilalui oleh kendaraan Niaga seperti Truck tangki yang mengangkut CPO maupun Truk pengangkut Batu bara “ ya di wajar saja masyarakat kecewa jika melihat jalan Rusak “ Ujarnya.

... Menurutnya untuk mengobati kekecewaan masyarakat sebenarnya ruas jalan tersebut telah kita programkan dalam Strategis Road Infrastructure Project (SRIP) yang mana dananya bersumber dari Bank Dunia yang saat ini masih dalam tahap proses (evaluasi terhadap Desain). Karena harapan kita satu-satunya untuk dapat menuntaskan permasalahan yang ada pada ruas jalan tersebut dapat kita atasi karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, dengan demikian jika Bank Dunia nanti menyetujuinya ruas jalan dari Simpang Rimbo –Simpang Pall 10 – Simpang pall Merah – Simpang belakang Bandara sepanjang 22,50 Km dapat ditingkatkan secara opimal dan menyeluruh pada tahun anggaran yang akan datang.

... Untuk sementara waktu sebelum persetujuan Bank Dunia maka upaya yang dapat kita lakukan sekarang ini adalah memelihara ruas jalan agar tidak rusak berat atau putus yang menggunakan APBN diamana yang jumlah sangat terbatas karena disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Dana tersebut kita pergunakan untuk penanganan secara skala prioritas dan optimalisasi volume baik untuk pekerjaan pengembalian kondisi penambalan pada perkerasan maupun Drenase jalan. Penanganan tersebut masuk dalam program pengembangan jalan walaupun masuk dalam pekerjaan pengembalian kondisi. Transisi.

... Untuk Tahun 2007 yang alokasikan untuk penanganan menelan dana Rp. 2.655.664.000,00 yang telah kita kerjakan dimana target efektif yang kita rencanakan 1,4 Km Rp. 1.420.973.000,00 dan sementara tahun 2008 dengan alokasi dana Rp. 950.973.000,00 untuk fungsional sepanjang 22,50 km tanpa efektif. Dana yang ada tentu saja sangat minim sementara jalan yang rusak saat ini semakin banyak akibat curah hujan yang tinggi namun demikian jalan tersebut harus tetap dipelihara sampai akhir tahun anggaran 2008.

... Pernyataan yang dikeluarkan oleh Erwin Pakpahan selaku Saker terbaik Nasional sangat disesalkan oleh Jufriko, Koorlap Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN" menurutnya bahwa sebagai seorang satker yang konon terbaik nasional tidak mencerminkan seorang yang mengerti tekhnis pembangunan kontruksi jalan, wajar jika masyarakat kecewa terhadap kinerja Kimpraswil Jambi karena kerusakan Ruas Jalan Lingkar kota jambi seperti Lingkar Timur, Lingkar Selatan dan Lingkar Barat kondisinya diberbagai lokasi saat ini cukup parah.

... Kerusakan Jalan Lingkar Kota Jambi sebagai Jalan Nasional, jangan hanya menyalahkan kendaraan yang melintas melebihi tonase yang menurut Erwin Pakpahan jalan tersebut hanya mampu menahan beban 8 ton tapi yang melintas adalah kendaraan dengan tonase lebih dari itu, air yang menggenang yang mana ketika hujan turun air tidak dapat mengalir, sehingga air membuat tanah kontruksi jalan menjadi lembut dan usai jalan yang rencana kekuatannya untuk jangka waktu (umur) 5 Tahun, sedangkan usia jalan tersebut sekarang 17 tahun, berarti kondisi lapis permukaan dan pondasi (Soil Cement Base) telah melampaui titik jenuh sehingga rentan terhadap kerusakan.

... Menurut Jufriko faktor penyebab kerusakan jalan memang diakui adalah Kelebihan Tonase dan Air serta salah satunya juga adalah Usia Jalan, namun jawaban seperti itu terdengar seperti jawaban seorang Diplomatis, karena jika kendaraan yang lewat banyak yang melebihi tonase mengapa klas dari jalan tidak dinaikan, kan ada mekanisme LHR (Lalulintas Harian Rata-rata) dan ketebalan dari pada konstruksi jalan ditingkatkan sehingga jalan mampu dilalui oleh kendaraan dengan tonase besar.

... Air juga bukan sebuah alasan dari rusaknya jalan jika ia dapat mengalir dengan baik, makanya dikiri dan kanan jalan sangat penting memiliki saluran pembuangan air, karena jika tidak, air akan menggenang dan meresap melalui pori-pori aspal dan bahu jalan lalu konstruksi dari jalan menjadi lemah sehingga aspal amblas lalu berlubang. Faktor tersebut juga dapat dipengaruhi oleh usia dari jalan yang telah melampaui rencana kekuatan sehingga kondisi lapis permukaan dan pondasi (Soil Cement Base) telah melampaui titik jenuh yang mengakibatkan jalan amblas bergelombang dan berlubang.

... Jika Usia Jalan telah terlampaui seharusnya rencana yang efektif adalah dengan merekon ulang Konstruksi jalan tersebut, dengan cara membongkar habis konstruksi jalan yang lama kemudian membangun konstruksi jalan yang baru dengan kekuatan kelas yang lebih dari sebelumnya, sehingga kerusakan yang terjadi seperti yang sekarang ini tidak terjadi lagi.

... Rusaknya jalan Lingkar Kota Jambi yang berlubang besar menganga disana-sini telah menelan korban dengan terbaliknya beberapa Truk, kerusakan tersebut sudah sampai Sub Base dengan lebar setengah badan jalan atau sampai seluruh badan jalan, sekarang jalan yang rusak parah sudah mencapai 10 km, untuk itu diharapkan pemerintah segera menyikapi hal ini karena jika jalan itu putus maka tentu akan sangat mempengaruhi laju perekonomian serta mengganggu mobilitas dan kenyamanan masyarakat Kota Jambi, ujar Jufriko. (Iwan Darmawan).

Proyek Irigasi Habiskan Miliaran Rupiah Tak Berfungsi

Selaku Pengguna Anggaran Nino Guritno Harus Bertanggung Jawab

Jambi-Genta News
Kepedulian pemerintah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sangatlah besar bahkan hal itu menjadi sebuah sasaran utama dari Program Rencana Pembangunan Pemerintah Indonesia, dan salah satu contoh adalah dengan selalu mengedepankan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai daerah. Ketersedian daripada saluran irigasi yang menjadi faktor utama peningkatan hasil produktivitas pertanian juga menjadi perhatian pemerintah. Niat baik dari pemerintah ini sungguhlah mulia namun terkadang dalam penerapannya tidak diiringi dengan niatan baik dari aparaturnya.

Salah satu dari contoh adalah Pembangunan tanggul irigasi yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Prov Jambi dengan anggaran senilai Rp. 23 miliar itu kini terkesan mubazir. Pembangunan Tanggul irigasi yang dibangun Kimpraswil Provinsi Jambi dari dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2006-2008 kini terlihat tidak berfungsi karena terkesan dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan kurang memahami kondisi dilapangan. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, Nino Guritno ketika diklarifikasi mengenai hasil temuan Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN" dari tindak lanjut laporan masyarakat terkesan menutupi permasalahan tersebut.

Kini tanggul irigasi itu tidak mampu membentengi daerah persawahan dan pertanian milik masyarakat di daerah itu dari ancaman banjir. Pembangunan tanggul itu kini menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat di Jambi. Dan warga di daerah itu menuding kalau pembangunan tanggul itu hanyalah bertujuan menghambur-hambur uang rakyat saja. Suripno (35) warga desa Mekarsari kepada wartawan di lokasi irigasi, Selasa (6/5) mengatakan, pembangunan tanggul yang bertujuan untuk mengatasi banjir disaat-saat musim penghujan ternyata tidak berfungsi dengan baik. Seperti beberapa waktu lalu di saat hujan turun ratusan hektar lahan persawahan dan perkebunan sawit masyarakat di Desa Mekar Sari, Desa Puding, dan Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir, Ujarnya.

Hal senada juga dikatakan beberapa warga desa setempat. Menurut mereka, akibat tidak berfungsinya tanggul irigasi itu, petani gagal melakukan penanaman sawit miliknya di areal 4 hektar akibat terendam banjir. “Buruknya kondisi tanggul yang dibangun juga telah menjadi penyebab terlambatnya musim tanam di daerah kami. Hingga kini banjir masih menggenangi areal persawahan milik masyarakat di daerah itu,” katanya. Sementara itu, Pelaksana Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi Amri (40) menyebutkan, kalau tanggul yang dibangun sepertinya tidak sesuai dengan rencana.

Tanggul yang dimulai dibangun tahun 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 7,5 miliar, dan kemudian pada tahun 2007 dianggarankan Rp. 7,5 miliar, lalu pada tahun 2008 juga kembali dianggarkan dengan alokasi dana kurang lebih Rp. 8 miliar melalui APBD Provinsi Jambi, namun akibat tidak sesuainya perencanaan pembangunan tanggul dengan pelaksanaan dilapangan dan juga tanpa memahami kondisi dilapangan, maka akibatnya pembangunan tanggul tersebut sepertinya tidak berfungsi secara maksimal, Ujar Koordinator Lapangan Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN" Jufriko, berkomentar. Sehingga program Pemerintah Provinsi Jambi yang rencananya akan menggalakan tanaman jagung diatas areal 600 hektar di daerah itu jelas-jelas bakal terancam gagal. “Tanggul irigasi tak berfungsi, sehingga tidak akan mungkin program penanaman jagung yang bibitnya dibeli dari anggaran APBN itu dapat berhasil”, tambahnya.

Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi salah satu contoh pada proyek rehabilitasi jaringan rawa yang terletak di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya padi, di duga telah merugikan keuangan Negara Ratusan Juta Rupiah, karena pembangunan rehabilitasi jaringan rawa tersebut diindikasikan tanpa memahami kondisi dilapangan, akibatnya pembangunan rehabilitasi jaringan rawa tersebut sepertinya tidak berfungsi secara maksimal.

Pembangunan rehabilitasi jaringan rawa, dengan nama paket proyek Rehab Saluran dan bangunan yang berfungsi untuk mengaliri sawah sekitar 860 hektar dengan jenis pekerjaan adalah pembuatan tanggul dan 2 buah pintu air dengan anggaran dana APBN tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 2 miliar, namun hasil dilapangan pembuatan tanggul dan 2 pintu air yang terletak di parit 5 dan parit 7 ditemukan bahwa pembangunan pintu air parit 7 tidak selesai atau gagal, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Amir, Ketua Parit (7) Koto Kandis, hasil survey Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN" atas pintu air parit 7 tersebut diduga merugikan Negara + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada bulan Oktober 2007, pintu air tersebut dibangun kembali oleh Kimpraswil Propinsi Jambi. Pembangunan pintu air tersebut tanpa adanya tanggul kiri dan kanan sehingga keberadaan pintu air tersebut tidak berfungsi sama sekali, disebabkan tidak adanya penahan rintangan tanggul kiri dan kanan. Kegagalan yang kedua kalinya ini disebabkan, sebelumnya pihak Kimpraswil Propinsi Jambi tidak pernah sosialisasi pada masyarakat tani pengguna jasa/air diwilayah parit 7, akibat dari kegagalan proyek tersebut diduga negara mengalami kerugian ± Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), ujar Jufriko

Dari fakta yang diperoleh dilapangan tersebut Koordinator Lapangan Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN", Jufriko mengatakan bahwa itu merupakan data awal bagi pihak Kejaksaan/pihak yang berwenang untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan penggunaan dana anggaran pembangunan yang menelan milyaran rupiah yang dilakukan oleh oknum Kimpraswil bersama dengan Kontraktor. Dalam hal ini Koordinator Lapangan Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional "JIN", Jufriko mengharapkan agar Kejaksaan, Kepolisian dan KPK mau menyikapi hasil temuan kami dan jika pihak yang berwenang dalam pengawas tidak pidana korupsi berkenan turun kelapangan kami siap menjadi penunjuk jalan. (Iwan Darmawan)

SEKRETARIS JENDERAL LI-JIN

R. Aris M. Suprapto, Sp. MM.

Sekertariat :

Jl. Pancoran Barat III No. 29 Rt. 14/06 Pancoran, Jakarta Selatan 12780 Telp. 021-46593121

Koordinator Lapangan Wilayah Provinsi Jambi

Demi memperluas Jaringan Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional di penjuru daerah di Indonesia maka dengan ini kami menetapkan A. Wahab Al-Baiti Sebagai KOORDINATOR Daerah Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional Daerah Kota Jambi.