Minggu, 26 April 2009

Mengintip Kinerja Dinas kimpraswil Propinsi jambi


Jambi, Genta News
Pergantian Pejabat dilingkungan Pemprov jambi pada jenjang eselon 2.3 dan 4 meninggalkan tanda tanya besar, mengingat Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi dibawah kepemimpinan Ir.Nino Guritno merupakan salah satu dinas yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat sebagai Dinas yang banyak menelurkan masalah tidak selaras dengan hasil Evaluasi Gubernur, buktinya pada pergantian pejabat kali ini Dinas tersebut tidak tersentuh.

Seperti yang diungkapkan R. Aris M. Suprapto Sekjend Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional, harusnya Gubernur memiliki naluri yang tajam tentang sepak terjang Dinas Kimpraswil dalam mengelola uang rakyat, karena jika satu proyek bermasalah tentu yang dirugikan Masyarakt jambi sendiri. Dikatakannya dinas Kimpraswil Jambi memiliki peran yang cukup startegis dalam membangun sarana dan prasarana demi menumbuh kembangkan prekonomian daerah.

Dari pembangunan infrastruktur sarana Jalan raya sebagai motor penggerak roda prekonomian masyarakat begitu juga dengan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan daerah rawa pasang surut yang diharapkan sebagai ujung tombak masyarakat petani untuk mencapai tarap hidup sejahtera, kemudian penataan perkotaan menuju daerah yang modren, kondisi ini tentu saja membutuhkan anggaran yang cukup besar, sayangnya anggaran yang dikucurkan pada dinas tersebut sering kali tidak tepat sasaran alias menjadi rebutan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya catatan sejarah yang paling buruk pada instansi tersebut tertoreh pada kepemimpinan ir. Nino Guritno, hal itu cukup beralasan karena ada kesan pengelolaan anggaran yang dihimpun dari masyarakat berpindah tangan kepada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Dikatakannya untuk membuktikannya kita lihat saja hasil tender yang telah dilaksanakan pada instansi tersebut, dimana sering kali yang keluar sebagai pemenang adalah rekanan yang melakukan penawaran mendekati harga pagu anggaran, dan hampir dipastikan pemenangnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan pula.

Kondisi tersebut tentu saja meninggalkan tanda tanya, kenapa tindakan yang jelas-jelas telah merugikan keuangan negara tersebut dapat terjadi, sementara waktu seruan pemerintah pusat agar aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa hampir setiap hari dikumandangkan.

“ Yang harus diingat bahwa dinas kimpraswil propinsi jambi merupakan instansi yang dipercaya untuk mengelola anggaran yang cukup besar pada setiap musim proyek, jika yang demikian terbiarkan terjadi, maka kerugian negara setiap tahunnya tentunya semakin besar pula “ ujarnya.

Ditambahkan berbicara masalah kerugian, rasanya tidak adil jika hal tersebut hanya dilemparkan pada negara, padahal yang dirugikan secara nyata adalah masyarakat jambi itu sendiri. Betapa tidak jika satu anggaran proyek dikucurkan negara kepada satu daerah, tentu saja demi memenuhi kebutuhan masyarakat, begitu juga dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah, keduanya bermuara pada keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Dengan demikian jika pelaksanaan satu proyek tidak terkontrol dengan baik dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku tentu saja akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya tentu lebih mengedepankan keuntungan, sementara aparatur pemerintah dituntut untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat, jika kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan untuk bekerja sama dalam bertindak yang tidak benar, kondisi ini tentu saja akan menghasilkan pekerjaan yang punya mutu rendah.

“ jika satu pekerjaan proyek diawali dengan ketidak jujuran maka hasilnya akan sangat mengecewakan “ paparnya.

Ketidak jujuran yang terjadi pada Dinas Kimpraswil propinsi Jambi hendaknya menjadi cambuk bagi Gubernur Jambi Drs.Zulkifli Nurdin jika ia benar mencintai masyarakat dan daerahnya. “karena sesuatu yang diawali oleh ketidak jujuran jelas akan merugikan daerah dan masyarakat jambi sendiri“ ujarnya mengakhiri. Sementara itu R. Aris M. Suprapto Putra Daerah Jambi yang kini menetap di Ibukota Jakarta dan menjadi Sekjend Lembaga Independent Jaringan Informasi Nasional ini, mengatakan Dinas kimpraswil Jambi sangat Identik dengan penggerogotan duit masyarakat jambi.

Menurutnya hal itu sangat beralasan dimana pelaksanaan paket proyek yang sering di temukan dilapangan bermasalah, sayangnya ketika masalah tersebut dilemparkan pada permasalahan Hukum sering kali berakhir dengan kata “ tidak cukup bukti “ ungkap Aris M. Suprapto.

Dilanjutkannya pada kepemimpinan Ir. Nino Guritno Dinas Kimpraswil terkesan makin semerawut, bayangkan saja pada awal kepemimpinannnya hampir dapat dipastikan keberadaannya pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dapat dihutung dengan jari.

“ Saya berani mengatakan pada awal diberi kepercayaan memimpin Kimpraswil Jambi Ir. Nino Guritno dalam satu bulan hanya masuk kantor dua hari, itupun hanya dua jam “ tandasnya.
Kenyataan itu benar adanya karena hampir setiap berkunjung kekantornya untuk konfirmasi permasalahan jawaban yang saya terima bapak sedang di Jakarta, dengan kondisi yang demikian wajar saja jika dikatakan pada kepemimpinan Ir. Nino Guritno Kimpraswil Jambi semakin tak terarah.

Belum lagi jika melihat proyek yang dikelola instansi tersebut pada tahun anggaran 2007 banyak paket proyek dikerjakan oleh orang yang sama, artinya ada ketidak wajaran yang terjadi pada instansi tersebut, dimana beberapa paket dikerjakan oleh orang yang selama ini dikenal dekat dengan Ir.Nino Guritno.

Ketidak wajaran itu bukan saja pada masalah pelaksanaan pekerjaan oleh orang sama namun pada pelaksanaannya dilapangan hanya terkesan “ yang penting ada bukti pekerjaan “ jelasnya.
Dilanjutkannya dari berbagai Informasi yang diperoleh dari beberapa rekanan tentang dugaan keterlibatannya pada beberapa paket proyek dengan modus operandi meminjam perusahaan rekanan yang berdomisili di Jambi, sementara yang mengerjakannya ,orang dekatnya yang bermukim diluar jambi, jika dugaan ini benar, hendaknya asosiasi-asosiasi yang ada di Propinsi Jambi ini berani melakukan perlawanan karena cara tersebut jelas akan merugikan masyarakat jambi sendiri.

“ dengan kata lain siapa lagi yang peduli terhadap kelanjutan pembangunan didaerah ini kalau bukan rekanan yang hidup dan berkembang didaerah Jambi, karena kebiasaan buruk yang dengan sengaja diciptakan tersebut akan berdampak pada lemahnya para pengusaha didaerah ini “ paparnya.

Sayangnya keiunginan untuk menempatkan yang akuntabel pada Dinas tersebut belum dilaksanakan secara tepat guna, karena terkesan Gubernur sendiri tetap mempertahankan sang kadis untuk memangku jabatannya walaupun pada dasarnya pertambahan masa dinasnya sebagai PNS telah berkahir. (Iriyanto)